Tag Archive Kemkominfo

Tak Akan Rubah Jadwal Pemblokiran Kartu Prabayar yang Belum Registrasi Ulang

 

 

 

Taipei-elife.net – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempertegas bahwa tidak ada perubahan agenda maupun aturan mengenai registrasi uang kartu SIM. Oleh sebab itu, pemakai kartu prabayar harus melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang dibatasi pada Senin, 30 April 2018, pukul 23.59.

“Tidak ada perubahan peraturan dan perubahan jadwal. Sejak nanti malam pukul 00.00, nomor lama yang tak melakukan registrasi ulang, maka akan diblokir,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, di kantor Kemkominfo di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Rudiantara mengungkapkan batas akhir registrasi ulang ini berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

“Namanya juga jadwal. Kita patuhi jadwal. Kalau yang belum registrasi hingga nanti malam, berarti selesai sudah diblokir,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Ahmad M Ramli juga mengungkapkan hal yang sama. M Ramli mengatakan tidak akan ada perubahan jadwal registrasi ulang bagi pengguna kartu prabayar yang batasnya hingga 30 April 2018.

“Nomor yang terlanjur tidak didaftarkan itu akan diblokir,” ungkap M Ramli.

Oleh sebab itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan registrasi ulang supaya melakukan pendaftaran. Kemudian, setelah proses pemblokiran memasuki tahap akhir, pengguna sebenarnya masih dapat mendaftarkan ulang nomornya.

Dari keterangan Ketua ATSI Merza Fachys, pengguna yang nomornya telah diblokir tidak dapat melakukan registrasi nomornya melalui SMS, tetapi dapat mendatangi gerai operator terkait untuk pendaftaran ulang.

Tags, , ,

Sinergi Kemenperin Untuk Cegah Peredaran Ponsel Ilegal di Tanah Air

 

 

 

Taipei-elife.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), bersama operator telepon seluler akan bersinergi untuk memvaliasi database dengan nomor identitas ponsel atau dikatakan IMEI.

Usaha tersebut dilakukan untuk mengantisipasi serta mengurangi peredaran smartphone yang ilegal masuk ke Tanah Air. meskipun demikian, tindakan ini dapat menjaga industri serta konsumen Tanah Air.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengungkapkan pada bulan April 2018 nanti, dara IMEI diinginkan telah terstruktur.

“Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan didukung oleh Kemkominfo,” ungkap Airlangga, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya, sistem kontrol IMEI akan dilakukan oleh Kemenperin bisa dijalankan secara online. “Secara individu bisa dicek, jadi teknisnya kalau IMEI tidak terdaftar, tidak bisa digunakan di Indonesia,” ungkapnya.

Tindakan tersebut dinilai kelanjutan dari komitmen penandatanganan MoU diantara Kemenperin dengan Qualcomm mengenai proses validasi database IMEI pada tanggal 10 Agustus 2017 lalu.

Airlangga mengatakan sebagai negara dengan penduduk terbanyak ketiga di Asia, Indonesia merupakan target pasar terbaik untuk perangkat seluler. Apalagi dengan pertumbuhan jaringan 4G LTE.

“Namun hal ini juga memicu masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen,” katanya.

Sehingga Kemenperin berusaha untuk mempercepat perkembangan dari persaingan pada industri ponsel. Terlebih dengan adanya kebijakan hilirisasi, segmen ini sudah dapat melakukan peningkatan nilai tambah serta dukungan rantai penyuplai manufaktur nasional.

“Saat ini hampir seluluh merek ponsel di dunia telah diproduksi dalam negeri,” ungkapnya.

Tags, , ,